BBM Langka, Listrik Padam, LPG Subsidi Mahal, Irfan Pahri Putra: Rakyat Polman Sudah Terlalu Lama Dibebani
- Sep 09, 2026
- Yusri Mampie
- Ekonomi, Daerah
POLMAN, 9 September 2026 — Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik yang berulang, hingga sulitnya mendapatkan LPG subsidi kembali menjadi keluhan masyarakat di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.
Kondisi tersebut mendapat sorotan keras dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Irfan Pahri Putra. Ia menilai persoalan kebutuhan dasar tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Irfan mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat di berbagai wilayah Polman dan Sulbar. Antrean panjang di sejumlah titik penyaluran BBM disebut masih terjadi, sementara sebagian warga bahkan harus pulang tanpa mendapatkan bahan bakar.
“Saya menerima banyak keluhan dari berbagai pelosok Polman dan Sulbar. Antrean BBM mengular berjam-jam, warga berdesak-desakan bahkan pulang dengan tangan kosong. Listrik sering padam. Sementara LPG subsidi semakin langka di pengecer, dan kalau ada, harganya melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi,” ujar Irfan di Polman, Rabu (9/9).
Menurutnya, kondisi tersebut sudah tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Kelangkaan energi telah memberikan tekanan tambahan terhadap ekonomi masyarakat.
“Ini bukan sekadar ketidaknyamanan. Ini langsung menggerogoti ekonomi rumah tangga, melumpuhkan pelaku UMKM, dan membebani warga berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Wilayah Terpencil Paling Merasakan Dampak
Irfan mengatakan persoalan distribusi semakin berat di wilayah terpencil dan terisolir. Infrastruktur jalan yang belum memadai membuat distribusi BBM dan LPG membutuhkan waktu lebih lama.
Situasi tersebut berpotensi menyebabkan harga di tingkat masyarakat semakin tinggi. Di sisi lain, pasokan listrik yang tidak stabil juga mengganggu aktivitas warga dan kegiatan ekonomi.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya melakukan penanganan ketika kelangkaan sudah terjadi, tetapi membangun sistem distribusi dan pengawasan yang mampu mencegah krisis berulang.
Irfan Dorong Lima Langkah Konkret
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Irfan mendorong lima langkah yang menurutnya harus segera dijalankan.
Pertama, memperbaiki distribusi dan transparansi BBM. Ia meminta Pertamina dan BPH Migas membuka data riil mengenai stok dan mengevaluasi pola distribusi, khususnya untuk wilayah terjauh dan terisolir.
Kedua, menjamin ketersediaan LPG subsidi dan mengendalikan harga. Kuota LPG subsidi harus dipastikan benar-benar sampai kepada masyarakat. Praktik penimbunan dan permainan harga juga harus ditindak.
Ketiga, memperketat pengawasan di lapangan. Irfan mendorong adanya tim pemantau gabungan DPRD bersama instansi terkait untuk turun langsung memeriksa SPBU, pangkalan LPG, hingga tempat penyimpanan.
Keempat, menstabilkan pasokan listrik. PLN dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diminta menyusun langkah darurat untuk memperbaiki jaringan yang rawan gangguan serta mempercepat penambahan kapasitas pembangkit di daerah yang kerap mengalami pemadaman.
Kelima, menyiapkan cadangan energi lokal. Sulbar dinilai perlu memiliki fasilitas penyimpanan BBM dan LPG untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah yang rentan mengalami keterlambatan.
“Rakyat Butuh Aksi Nyata, Bukan Janji Kosong”
Irfan menegaskan kebutuhan energi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya.
“BBM, LPG subsidi, dan listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib menjamin ketersediaannya dengan harga yang terjangkau. Kita tidak bisa hanya diam menunggu keadaan membaik. Rakyat butuh aksi nyata, bukan janji kosong,” ujarnya.
Ia memastikan akan terus memantau kondisi tersebut di lapangan. Jika tidak ada perubahan dalam waktu dekat, DPRD Sulbar, kata dia, tidak akan segan mendorong langkah lebih tegas terhadap pihak yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Jangan biarkan masyarakat Polman dan Sulbar menderita hanya karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi,” pungkas Irfan.