Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Polewali Mandar ke 66 Tahun kembali dirayakan dengan penuh seremoni. Jas mewah dikenakan, panggung megah ditegakkan, dan pidato-pidato normatif kembali diulang. Namun pertanyaan paling mendasar justru nyaris tak terdengar: apakah rakyat Polewali Mandar benar-benar ikut merayakan hasil pembangunan?

HUT daerah seharusnya menjadi momen kejujuran kolektif, bukan sekadar perayaan simbolik yang meninabobokan kesadaran publik. Di tengah kemeriahan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak warga yang bergulat dengan persoalan klasik—akses layanan dasar yang timpang, ekonomi masyarakat kecil yang rapuh, serta pembangunan yang belum sepenuhnya menyentuh desa dan wilayah pesisir.

“Kalau HUT hanya dirayakan dengan kemewahan, sementara rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, maka yang kita rayakan sesungguhnya adalah kegagalan kita sendiri,” ujar Yusri Mampie, Pegiat lingkungan, dalam keterangannya.

Menurut Yusri, pembangunan Polewali Mandar kerap terlihat indah di atas laporan dan presentasi, tetapi belum sepenuhnya terasa di ruang hidup masyarakat kecil. “Pembangunan terlalu sering berhenti di pusat kota dan panggung seremoni. Sementara petani, nelayan, dan warga desa masih menunggu kehadiran negara secara nyata,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai perayaan HUT tanpa evaluasi terbuka hanya akan melahirkan ilusi kemajuan. Anggaran habis untuk seremoni, sementara keberanian untuk mengakui kekurangan justru minim. “Daerah tidak akan maju jika kritik dianggap ancaman, dan evaluasi dianggap gangguan,” tambahnya.

HUT Polewali Mandar semestinya menjadi alarm peringatan bagi para pengambil kebijakan: bahwa pembangunan bukan soal citra, melainkan soal keberpihakan. Bukan tentang siapa paling rapi di panggung, tetapi siapa paling sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

“Rakyat tidak menuntut perayaan mewah. Mereka hanya ingin hidup yang lebih layak dan adil. Jika itu belum terwujud, maka HUT seharusnya menjadi hari renungan, bukan pesta,” pungkas Yusri.

KIM Mampie